Natalius Pigai Desak Polisi Usut Teror ke Aktivis dan Influencer

Desakan Investigasi Setelah Munculnya Teror Beruntun ke Para Kritikus Publik

Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, menyerukan kepada aparat kepolisian untuk segera menyelidiki serangkaian teror yang ditujukan kepada aktivis dan pemengaruh media sosial. Teror itu diduga terjadi setelah mereka mengkritik penanganan bencana alam di wilayah Sumatera pada akhir 2025.

Pigai menekankan bahwa langkah hukum perlu segera dilakukan guna menjamin rasa aman bagi warga negara, terutama mereka yang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. “Harus diusut tuntas. Jangan sampai pelakunya dibiarkan bebas. Negara harus hadir,” ujarnya pada Jumat (2/1/2026).

Figur Publik Diserang Pasca Kritik: Dari Molotov hingga Pesan Ancaman

Beberapa figur publik yang dikenal aktif menyuarakan kritik melalui media sosial mengalami insiden mencurigakan. DJ Donny, seorang disk jockey sekaligus kreator konten, mengaku rumahnya dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Sebelumnya, ia juga menerima kiriman bangkai ayam ke rumahnya.

Insiden tersebut terjadi dalam rentang waktu dua hari, yakni pada 29 dan 31 Desember 2025. Donny telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dan menyerahkan bukti berupa rekaman CCTV. “Ini bukan sekadar ancaman, ini sudah mengarah ke upaya teror,” katanya.

Kasus serupa dialami Sherly Annavita, yang mobilnya dicoret-coret dengan tulisan intimidatif. Sedangkan Chiki Fawzi, kreator konten lainnya, mendapatkan ancaman secara daring. Greenpeace Indonesia juga melaporkan bahwa aktivis mereka, Iqbal Damanik, menerima kiriman bangkai ayam disertai catatan ancaman.

Pigai Tegaskan Pentingnya Melindungi Hak Berpendapat Masyarakat

Menurut Pigai, masyarakat berhak menyuarakan pendapat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Ia menyebut bahwa negara tidak boleh mengekang suara-suara kritis selama disampaikan secara damai dan bertanggung jawab. “Kebebasan berpendapat adalah pilar utama demokrasi,” tegasnya.

Namun, Pigai juga mengingatkan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik. “Jangan sampai kritik berubah menjadi fitnah atau serangan personal,” katanya.

Narasi Provokatif dan Politisasi Dikhawatirkan Ganggu Keseimbangan Sosial

Pigai mengamati adanya kecenderungan sebagian pihak untuk membingkai kritik sebagai alat pencitraan atau pengalihan isu. Ia menyatakan bahwa framing yang menyerang institusi negara tanpa bukti jelas hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap hukum.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran tentang adanya individu yang sengaja memanfaatkan narasi korban demi keuntungan popularitas atau peningkatan jumlah pengikut di media sosial. “Ada kemungkinan playing victim hanya untuk menaikkan eksistensi digital,” ujarnya.

Penanganan Bencana Butuh Kritik Konstruktif, Bukan Tuduhan Sepihak

Menanggapi kritik terhadap pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera, Pigai mengimbau publik agar tidak serta-merta menyalahkan negara. Ia menjelaskan bahwa proses tanggap bencana harus didasarkan pada koordinasi lintas sektor dan evaluasi teknis.

Ia menyoroti dua pendekatan utama pemerintah dalam merespons bencana: penanganan darurat dan rekonstruksi infrastruktur. Pigai menyebut kunjungan Presiden ke wilayah terdampak sebagai bukti bahwa pemerintah aktif menangani krisis.

“Presiden berkali-kali turun langsung ke Aceh dan Sumatera Barat. Ini menunjukkan komitmen konkret, bukan sekadar simbolik,” katanya. Ia berharap masyarakat memberi kesempatan bagi pemerintah menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai mandat hukum.

Polisi Harus Segera Ambil Tindakan Hukum Demi Kepastian Publik

Pigai mendesak aparat penegak hukum untuk bergerak cepat menindaklanjuti laporan teror. Ia menyatakan bahwa keterlambatan dalam proses investigasi hanya akan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat dan membuka ruang bagi spekulasi liar.

“Kepastian hukum adalah obat dari rasa takut publik. Jika ada pelaku teror, ungkap siapa mereka dan apa motifnya,” tegasnya. Pigai juga meminta agar hasil penyelidikan diumumkan secara transparan kepada publik untuk mencegah informasi simpang siur.

Influencer Diimbau Gunakan Platformnya Secara Bertanggung Jawab

Pigai tidak memungkiri bahwa influencer memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan itu juga membawa tanggung jawab moral dan sosial. Kritik yang mereka sampaikan seharusnya dibangun atas dasar data, bukan emosi.

Ia meminta para pemengaruh agar tidak menggiring narasi seakan-akan pemerintah menjadi pelaku di balik teror, tanpa dasar hukum yang jelas. “Jika tidak hati-hati, ini bisa membentuk stigma buruk terhadap institusi negara,” katanya.

Demokrasi yang Sehat Butuh Keberanian dan Kedewasaan Sosial

Kasus teror terhadap aktivis dan influencer menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Pigai menyatakan bahwa negara harus menunjukkan keberanian dalam melindungi warganya, sekaligus kedewasaan dalam merespons kritik yang tajam.

Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang bila suara berbeda terus dibungkam. Namun, ia juga menekankan bahwa demokrasi bukanlah ruang bebas nilai yang bisa digunakan untuk memecah belah bangsa. “Kritik yang sehat lahir dari niat membangun, bukan menjatuhkan,” tegasnya.

Penutup: Saatnya Demokrasi Dijaga dengan Etika dan Penegakan Hukum

Seruan Natalius Pigai menjadi pengingat penting bahwa kebebasan berekspresi harus dijaga, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara. Pemerintah wajib menjamin keamanan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Sebaliknya, masyarakat juga dituntut untuk menyampaikan pandangannya dengan etika, akurasi, dan kesadaran sosial. Tanpa kolaborasi ini, demokrasi bisa tergerus oleh ketakutan dan manipulasi. Langkah cepat dari kepolisian sangat dinantikan untuk memastikan rasa keadilan dan keamanan tetap tegak.

Bermuda Mall