Kebijakan Baru Trump Soal Biaya Visa H-1B
bermudamall.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru.
Aturan ini menetapkan biaya lebih dari 100 ribu dolar AS atau Rp1,6 miliar.
Biaya berlaku untuk pengajuan visa H-1B bagi pekerja asing terampil.
Kebijakan ini diumumkan di Gedung Putih pada Jumat, 19 September 2025.
Trump menegaskan tujuan utama adalah memastikan hanya pekerja terbaik yang masuk AS.
Menurut pemerintah, langkah ini sekaligus memprioritaskan tenaga kerja warga negara AS.
Baca Juga : “Marquez Akui Sirkuit Mandalika Sulit, Bidik Kemenangan di MotoGP 2025“
Dampak Langsung Bagi Perusahaan Teknologi
Banyak perusahaan besar bergantung pada visa H-1B.
Tesla, Google, Amazon, dan Meta memanfaatkan skema ini untuk merekrut insinyur.
Bidang utama yang terdampak adalah pengembangan perangkat lunak dan teknologi digital.
Sebelumnya biaya pengajuan visa hanya sekitar 5.000 dolar AS.
Dengan aturan baru, perusahaan harus membayar 20 kali lipat lebih tinggi.
Tambahan biaya hukum atau administrasi memperbesar beban perusahaan perekrut.
Trump Tekankan Prioritas Tenaga Kerja Domestik
Trump menyatakan bahwa Amerika membutuhkan pekerja hebat.
Biaya tinggi akan membuat perusahaan lebih selektif memilih tenaga kerja asing.
Menurutnya, hanya kandidat benar-benar layak yang akan diajukan perusahaan.
Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS, mendukung pernyataan Trump.
Ia menegaskan perusahaan harus menilai nilai kandidat asing dengan cermat.
Jika tidak, maka lebih baik merekrut tenaga kerja lokal dari dalam negeri.
Detail Aturan Perintah Eksekutif
Perintah eksekutif ini berlaku mulai 21 September 2025.
Biaya baru hanya dikenakan pada pengajuan visa H-1B awal.
Pemegang visa lama tidak terkena tambahan biaya perpanjangan.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt memberi klarifikasi.
Ia menegaskan biaya tidak berlaku bagi visa yang sudah berjalan.
Kebijakan hanya berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang.
Respons Dari Perusahaan Teknologi
Google dan Meta segera memberi peringatan kepada pegawainya.
Mereka menyarankan agar pemegang visa H-1B berhati-hati dengan perjalanan luar negeri.
Beberapa email internal menyebut pegawai diminta kembali ke AS lebih cepat.
Leavitt menegaskan kembali posisi pemerintah.
Pemegang visa H-1B aktif yang berada di luar negeri tidak akan dikenai biaya tambahan.
Pemerintah hanya menargetkan permohonan baru sejak kebijakan berlaku.
H-1B, Visa Paling Diminati Pekerja Terampil
Visa H-1B merupakan skema paling populer bagi pekerja asing terampil.
Setiap tahun, AS membuka kuota hingga 85 ribu izin kerja.
Sebanyak 20 ribu kuota dialokasikan untuk pemegang gelar lanjutan universitas AS.
Program ini dianggap jalur utama masuk ke pasar kerja teknologi AS.
Perusahaan besar mengandalkan visa ini untuk menutup kekurangan tenaga ahli.
Dengan biaya baru, jumlah aplikasi diperkirakan menurun drastis.
Jalur Kartu Emas dan Kartu Platinum
Selain H-1B, Trump meluncurkan jalur visa baru bernama Kartu Emas.
Individu harus membayar 1 juta dolar AS untuk mendapatkannya.
Bagi perusahaan, biayanya mencapai 2 juta dolar AS.
Trump juga memperkenalkan Kartu Platinum dengan biaya lebih besar.
Total biayanya mencapai 5 juta dolar AS atau Rp83,23 miliar.
Pemegangnya bisa tinggal tanpa pajak pendapatan hingga 270 hari.
Kritik Dan Dukungan Atas Kebijakan
Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan bisnis.
Pendukung menilai langkah ini melindungi tenaga kerja domestik.
Namun banyak perusahaan teknologi menganggap biaya terlalu memberatkan.
Beberapa analis memperkirakan dampak pada inovasi teknologi.
Kurangnya akses tenaga kerja asing bisa menghambat riset perusahaan.
Namun pemerintah menilai ini bagian strategi nasional jangka panjang.
Konteks Kebijakan Imigrasi Trump
Trump dikenal dengan pendekatan ketat pada isu imigrasi.
Kebijakan H-1B ini melanjutkan sikap keras terhadap tenaga kerja asing.
Tujuannya menekan ketergantungan perusahaan pada pekerja non-AS.
Selama masa kepresidenannya, Trump sering mengaitkan imigrasi dengan ekonomi.
Ia menilai kebijakan selektif dapat memperkuat daya saing domestik.
Langkah terbaru ini mempertegas komitmen tersebut menjelang pemilu berikutnya.
Implikasi Ke Depan Bagi Dunia Usaha
Biaya baru berpotensi mengubah strategi rekrutmen global.
Perusahaan mungkin lebih serius mengembangkan program pelatihan lokal.
Inisiatif ini bisa memperbesar kesempatan bagi lulusan dalam negeri.
Namun, kompetisi global di bidang teknologi tetap menuntut tenaga terbaik.
Jika akses terbatas, AS bisa kehilangan bakat ke negara lain.
Perusahaan akan terus menekan pemerintah agar kebijakan ditinjau ulang.
Baca Juga : “Ole Romeny Kembali Berlatih, Siap Perkuat Timnas Indonesia“
