bermudamall.com – Kepala SPPG Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan menyiapkan pelatihan pelaporan keuangan untuk kepala SPPG dan akuntan dapur MBG.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan, ketertiban administrasi, dan kualitas pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis.
Kepala BGN Sudaryono membahas rencana tersebut bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Kedua lembaga sepakat meningkatkan kemampuan pengelola SPPG dalam menggunakan sistem pelaporan keuangan berbasis digital.
BGN juga mendorong integrasi sistem AKSESKEU milik Kementerian Keuangan dengan SIPGN yang digunakan dalam pengelolaan program MBG..
Baca Juga : Eks PM Malaysia Ismail Sabri Didakwa soal Aset Rahasia
Integrasi tersebut akan menggantikan sebagian proses pelaporan manual yang selama ini membutuhkan waktu dan administrasi lebih panjang.
Sistem digital diharapkan membuat setiap transaksi dan pertanggungjawaban keuangan dapur MBG tercatat secara lebih jelas.
Kepala SPPG dan akuntan nantinya akan memahami mekanisme pencatatan, penyusunan laporan, serta penggunaan sistem secara lebih tertib.
Pelatihan juga dapat membantu petugas mengurangi kesalahan administrasi ketika mengelola anggaran operasional pada setiap dapur MBG.
BGN saat ini terus melakukan penataan terhadap SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah.
Dari 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 unit telah ditetapkan untuk melayani sekolah sesuai wilayah pelayanan masing-masing.
Sementara itu, 463 SPPG masih berstatus suspend karena profil belum lengkap dan masih menjalani proses pemeriksaan.
BGN juga berencana melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam pengawasan terkait dapur MBG di kawasan 3T.
DJKN akan membantu melakukan penilaian terhadap fasilitas dapur yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Hasil penilaian dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai aset, insentif, serta tingkat kemahalan pada setiap wilayah.
Melalui pembenahan tersebut, BGN ingin memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mempermudah pekerjaan pengelola SPPG di lapangan.
Digitalisasi juga diharapkan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Pelatihan Keuangan Diharapkan Perkuat Tata Kelola SPPG
Pelatihan pelaporan keuangan menjadi langkah penting untuk memperkuat pengelolaan anggaran pada setiap SPPG di berbagai daerah.
Kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Akuntan dapur MBG juga memegang peran penting dalam mencatat setiap transaksi dan penggunaan anggaran secara terperinci.
Melalui pelatihan tersebut, pemerintah ingin meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah diperiksa.
Baca Juga : Raja Harald V Dirawat di Rumah Sakit, Kondisinya Kritis
Petugas akan mempelajari tata cara pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen, serta penyusunan pertanggungjawaban anggaran secara sistematis.
Pemanfaatan sistem digital juga dapat membantu SPPG mempercepat proses administrasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual.
Sistem terintegrasi memungkinkan pemerintah memantau penggunaan anggaran secara lebih cepat, terukur, dan transparan.
Langkah tersebut juga dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang berpotensi menghambat proses verifikasi laporan keuangan.
Setiap SPPG perlu menjaga kelengkapan data karena laporan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi program MBG.
Pemerintah dapat menggunakan data keuangan untuk mengetahui kebutuhan operasional setiap dapur berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Data yang akurat juga membantu pemerintah merencanakan distribusi anggaran secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Selain itu, pelatihan dapat meningkatkan pemahaman pengelola terhadap aturan penggunaan anggaran yang berlaku dalam program nasional.
Kepala SPPG dapat mengawasi aktivitas keuangan dengan lebih baik setelah memahami prosedur administrasi dan mekanisme pelaporan.
Akuntan juga dapat mendeteksi kesalahan lebih awal sebelum laporan dikirim kepada instansi terkait untuk proses pemeriksaan.
Penguatan tata kelola tersebut sangat penting karena program Makan Bergizi Gratis melibatkan banyak dapur dan penerima manfaat.
Pemerintah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Pelatihan berkala juga dapat menjaga kemampuan petugas ketika pemerintah memperbarui aturan atau sistem pelaporan keuangan.
Dengan langkah tersebut, SPPG diharapkan mampu menjalankan program MBG secara lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.
