Banjir Sumatera Terkait Deforestasi Setara 3,6 Bali

Penurunan Laju Deforestasi Tak Menghapus Risiko Banjir

Penurunan laju deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatera bukan berarti risiko bencana ikut menurun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa deforestasi nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare hingga September 2025. Angka ini setara penurunan sebesar 23,01 persen.

Penurunan juga terjadi di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, deforestasi turun 10,04 persen dari 11.228 hektare menjadi 10.100 hektare. Sumatera Utara mencatat penurunan 13,98 persen dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Di Sumatera Barat, penurunan terjadi sebesar 14 persen dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Meski demikian, angka penurunan ini tak serta-merta menunjukkan perbaikan ekologi. Masih terjadi perubahan besar pada tutupan lahan, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berperan penting dalam menahan limpahan air.

Perubahan Tutupan Lahan di DAS: Akar Masalah Banjir

Kementerian Kehutanan mencatat perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan secara masif pada kawasan terdampak banjir. Di Aceh, dari tahun 2019 hingga 2024, perubahan ini mencapai 21.476 hektare. Rinciannya, 12.159 hektare di dalam kawasan hutan, dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan.

Dari 31 DAS terdampak banjir di Aceh, sekitar 217.301 hektare dikategorikan sebagai lahan kritis, atau sekitar 7,1 persen total luasan DAS. Di Sumatera Utara, terdapat 13 DAS terdampak dengan luas lahan kritis mencapai 207.482 hektare, atau 14,7 persen.

Perubahan tutupan lahan di Sumut mencapai 9.424 hektare, terdiri atas 3.427 hektare di dalam kawasan hutan dan 5.997 hektare di luar kawasan hutan. Di Sumatera Barat, perubahan lahan dari hutan ke non-hutan mencapai 1.821 hektare. Angka ini mencakup 1.444 hektare di kawasan hutan dan 377 hektare di luar.

Data Forest Watch Indonesia Ungkap Tren Meningkat

Forest Watch Indonesia (FWI) memberikan perspektif berbeda mengenai kondisi hutan Sumatera. Menurut FWI, hingga tahun 2024, hutan alam tersisa di Region Sumatera tinggal 12 juta hektare, hanya 25% dari total daratan wilayah.

Mufti Ode, Direktur Eksekutif FWI, menyebut bahwa dalam tujuh tahun terakhir, Sumatera kehilangan 2,1 juta hektare hutan alam. Angka ini setara dengan 3,6 kali luas Pulau Bali. “Kerusakan lingkungan ini bukan hanya statistik, tapi berdampak nyata pada kehidupan masyarakat,” kata Ode.

Pada periode 2023-2024, deforestasi di Sumatera melonjak tajam menjadi 222.360 hektare. Jumlah ini setara dengan hilangnya 50 lapangan sepak bola tiap jam. Padahal, sebelumnya sempat menurun drastis ke 64.097 hektare pada 2022-2023.

Laju Deforestasi di Provinsi Terdampak Kembali Naik

Jika dikerucutkan ke tiga provinsi terdampak banjir, tren peningkatan juga terlihat jelas. Rata-rata deforestasi tahunan periode 2017-2021 berada di angka 139.941 hektare. Angka ini turun drastis menjadi 36.343 hektare pada 2021-2022, dan kembali turun ke 18.762 hektare pada 2022-2023.

Namun, periode 2023-2024 mencatat kenaikan signifikan menjadi 57.150 hektare. FWI menyebut bahwa penyebab utamanya adalah industri ekstraktif, seperti PBPH, perkebunan sawit, dan pertambangan.

Kritik Terhadap Definisi Deforestasi Pemerintah

Mufti Ode mengkritisi pendekatan pemerintah dalam mendefinisikan deforestasi. Menurutnya, perdebatan soal definisi justru mengaburkan realitas di lapangan. “Deforestasi seharusnya tidak dijadikan istilah politis. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan semantik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pembagian antara deforestasi di dalam dan luar kawasan hutan, serta penggunaan istilah deforestasi gross dan netto. Baginya, bencana alam tak peduli pada batas administratif. “Banjir tetap datang, walau tutupan hilang di luar kawasan hutan,” ujarnya.

Kebutuhan Pendekatan Lokal dalam Pengelolaan Hutan

FWI mendesak pemerintah agar mulai mengembangkan sistem pengelolaan hutan berbasis geografis wilayah kepulauan. Sistem pengelolaan saat ini masih mengadopsi pola warisan kolonial yang tak sesuai dengan karakteristik Indonesia.

“Hutan di Indonesia tak bisa diperlakukan seperti hutan di daratan besar Eropa. Kita butuh keragaman pendekatan lokal,” ungkap Ode.

Seruan Presiden Prabowo: Jaga Hutan, Lindungi Sungai

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menjaga hutan dan sungai sebagai tanggapan atas banjir besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menekankan perlunya mencegah perusakan hutan dan pembabatan pohon secara liar.

“Menjaga hutan-hutan kita. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon,” kata Prabowo. Ia juga mengingatkan bahwa sungai harus dijaga agar tetap bersih dan mampu menyalurkan air dengan baik.

Presiden mengajak semua pihak terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lembaga pemerintah. Ia bahkan mengusulkan penambahan materi pelajaran lingkungan dalam silabus pendidikan.

Penutup: Perlu Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Statistik

Penurunan angka deforestasi secara nasional patut diapresiasi. Namun, angka bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan tetap tinggi, terutama di DAS yang menjadi sumber banjir.

Kerusakan ekologis tidak mengenal batas administratif antara kawasan hutan dan non-hutan. Oleh karena itu, solusi harus menyeluruh, partisipatif, dan berbasis lokal. Edukasi, regulasi tegas, serta pelibatan masyarakat menjadi kunci agar banjir tak terus menjadi bencana tahunan.

Krisis banjir Sumatera adalah cermin darurat lingkungan yang memerlukan respon lintas sektor dan kesadaran nasional. Saatnya mengutamakan pemulihan hutan sebagai perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Bermuda Mall